Masuknya nama Patrialis Akbar, 51, sebagai salah satu calon menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, menjadi buah bibir di Sumatra Barat (Sumbar). “Kalau membaca sejarah perjalanan hidup beliau, maka luar biasa jika akhirnya dipercaya menjadi menteri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata tokoh pers Sumbar, Khairul Jasmi di Padang, Senin (19/10).
Patrialis telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and propert test) sebagai calon menteri yang dilakukan langsung Presiden RI terpilih, Yudhoyono dan Wakil Presiden terpilih, Boediono di Cikeas, Bogor, Jabar, pada Ahad (18/10).
Dalam perjalanan hidupnya, Patrialis pernah menjadi sopir angkutan kota (angkot) jurusan Pasar Senen-Jatinegara Jakarta, dan sopir taksi di Ibu Kota. Setelah meraih gelar sarjana hukum (SH) di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Patrialis terjun dalam profesi pengacara.
Setelah menjadi pengacara, Patrialis mulai terjun ke dunia politik, dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode dari daerah pemilihan Sumatra Barat. Patrialis menjadi anggota DPR-RI pertode 1999-2004 dan 2004-2009.
Selama di ‘Senayan’, putra Minang kelahiran Padang 31 Oktober 1958 itu tergabung dalam Komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum.
” Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi III, Patrialis sangat vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama yang terkait dengan hukum dan HAM,” kata Khairul.
Sementara, terkait dirinya yang menjadi proyeksi kuat menjabat Menteri Hukum dan HAM, Patrialis meminta restu kepada masyarakat. “Insya Allah dan mohon doa restu dari semua,” katanya.
0 komentar:
Posting Komentar